PENGARUH PEREKONOMIAN TIONGKOK MODERN TERHADAP STRATEGI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Link Anggota Kelompok:
Politik Global Amerika Serikat di Korea Selatan oleh Tasya Prima Avissa 
Kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara oleh Feri Anta
Politik Global AS di Korea Utara oleh Amanda Nabhila
One China Policy dan Double Standard Amerika oleh Gede Maolana 


Adhi Sudrajat

Perekonomian Tiongkok yang tumbuh sekitar 10% tiap tahunnya dalam dekade Pratama dari abad ke-21, menjadikan Tiongkok sebagai negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan berkelanjutan dalam sejarah dunia. Setelah mengalami masa-masa sulit bagi perekonomian Tiongkok di abad ke-20 yang terutama negara ini bergerak di sektor pertanian dan pada waktu itu juga sedang terjadi perang dan hal-hal lain yang membuat depresi sehingga berdampak pada kemampuan pemerintah yang tidak memadai untuk menanggulangi masalah ekonomi di Tiongkok. Namun kini Tiongkok dapat berkembang dengan perekonomian modernnya yang ditandai dengan antusiasme yang cukup aktif dalam pertumbuhan ekonomi, investasi modal dan industrialisasi, dan produktivitas yang terus meningkat melalui perkembangan teknologi. Terutama di tahun 1978, Tiongkok memiliki ukuran yang begitu spektakuler dalam penanaman modal asing yang berhubungan dengan sektor riil atau FDI (Foreign Direct Investment), tenaga kerja yang murah, dan adanya investasi sumber daya manusia etnis Tionghoa di perantauan terutama dalam segi finansial.

Keterlibatan Tiongkok dalam perekonomian modern dan dapat mengglobal tidak lepas dari sejarah Tiongkok pada sejarahnya yang sudah dimulai ribuan tahun lalu. Dinasti Song yang menjadi awal perubahan utama dalam perekonomian Tiongkok yang di akhir dinasti ini terjadinya spesialisasi dalam menghasilkan tanaman komersial yang akan didistribusikan ke dalam pasar. Hingga di saat yang sama, pasar dalam negeri terus berkembang dan terus berekspansi di bawah Dinasti Qing dan Ming. Dalam periode tersebut, perekonomian Tiongkok telah menggunakan uang kertas maupun uang logam dalam transaksi. Singkatnya, hingga kini, reformasi ekonomi di Tiongkok dimulai di wilayah pinggiran dengan para petani diberikan kebebasan untuk menjual tanaman mereka ke pasar bebas dan para individu didorong untuk membuat perusahaan (Mitler, 2011). Pada awal 1980-an, Deng Xiaoping membentuk Zona Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone (SEZ) di kota-kota pelabuhan di pantai selatan Tiongkok. Hal tersebut mengisyaratkan keinginan Deng Xiaoping untuk membuat tahap pertama dalam pertumbuhan ekonomi yang mana tahap tersebut akan dimulai dengan manufaktur dan industri ringan, serta didorong oleh modal asing yang akan distimulasi dengan tarif pajak.

Perekonomian setiap negara ditopang oleh dua kategori usaha yaitu usaha swasta yang ada di negara tersebut dan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh negara itu sendiri. Sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Tiongkok juga pernah mengalami keterpurukan ekonomi khususnya dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola negara tersebut (Ramdan, 2007). Namun pada tahun 1999, industri milik negara dan usaha lain mengalami kenaikan keuntungan 84,2 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya dengan kenaikan dua kali lipat. Hal ini merupakan keseriusan pemerintah Tiongkok dalam memperbaiki sektor BUMN dan perekonomian negaranya seperti yang dikatakan oleh Sheng Huaren sebagai Menteri perekonomian dan perdagangan negara, dan berusaha untuk mereformasi BUMN yang dikelola negara.

Kepiawaian Tiongkok sendiri yaitu dalam menentukan langkah dan strategi yang tepat berkenaan dengan mata uangnya yaitu Yuan menjadikan perekonomian Tiongkok saat ini berkembang dan membuat beberapa negara khususnya Amerika Serikat (AS) merasa khawatir dan dirugikan. Mata uang sendiri merupakan salah satu indikasi perekonomian suatu negara yang membuktikan jika mata uang tersebut kuat maka secara umum kondisi perekonomian dan kondisi keuangan negara tersebut cukup baik. Kebijakan pemerintah Tiongkok dalam mematok mata uangnya dengan cara melemahkan nilai tukarnya dinilai langkah yang tepat. Karena keadaan tersebut menjadikan perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok mengalami defisit di tahun 2002 yang mencapai 120 miliar dolar AS dan di tahun 2003 mengalami kenaikan defisit kembali menjadi 130 miliar dolar AS. Dampak dari keadaan tersebut membuat defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok semakin bertambah besar. Selain itu barang-barang ekspor Tiongkok menjadi sangat murah dan hal tersebut sangat menguntungkan di pasar global. Dengan hal yang semacam ini menjadikan Amerika Serikat adalah salah satu negara yang sangat khawatir dengan perkembangan perekonomian Tiongkok dan terus mendesak pihak pemerintah negara Tirai Bambu tersebut agar merevaluasi atau menaikan nilai tukar Yuan, serta menyerahkan nilai Yuan terhadap mekanisme pasar internasional.

Kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap mata uangnya membuat Amerika Serikat pun memiliki strategi maupun kebijakan terhadap Tiongkok. Pada masa presiden George W. Bush, pemerintah AS menekan Tiongkok sekuat mungkin untuk merevaluasi Yuan dengan meminta bantuan terhadap International Monetary Fund (IMF) agar mau menyerahkan nilai mata uangnya terhadap mekanisme pasar. Dan pada akhirnya, Tiongkok mau mengendurkan kebijakannya dalam mematok Yuan pada bulan Juli 2005. Melihat hal tersebut, ekonomi nasional Amerika Serikat merupakan entitas utama dalam hubungan ekonomi internasional yang pada gilirannya ekonomi nasional mengintegrasikan diri ke dalam pasar global untuk mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan ekonomi nasional lainnya. Konsep globalized economy mengacu pada pembentukan pasar atau perekonomian global yang harus diperhitungkan oleh perekonomian nasional ketika mereka merumuskan kebijakannya (Jemadu, 2008).

Kebijakan Amerika Serikat dalam menghadapi modernitas perekonomian Tiongkok ini telah dilakukan dengan berbagai cara. Pada bulan September 2007 sendiri, Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Tiongkok oleh menteri ekonomi yang pada waktu itu dijabat oleh Pulson dalam rangka mengerem ekspansi bisnis globalnya yang diakibatkan oleh ketimpangan suku bunga Yuan dan AS sehingga Tiongkok diminta membuka fleksibilitas yang lebih untuk kran suku bunganya agar berimbang dengan dolar AS. Paulson juga meminta Tiongkok menginvestasikan cadangan dolarnya dengan membeli obligasi Amerika Serikat. Namun, justru Tiongkok menolak permintaan Amerika Serikat sendiri, sehingga misi Pauson menjadi misi yang gagal. Sebagai kekuatan ekonomi baru, Tiongkok kini mulai memainkan peran melawan kapitalis dunia di bawah Amerika Serikat untuk menggelembungkan cadangan devisanya dengan strategi yang sama seperti Amerika Serikat yaitu melalui strategi Financial Netting yaitu mengambil untung dari selisih jual beli instrumen pasar finansial di bursa berjangka dan bursa efek internasional (Ms, 2010).

Dalam menghadapi persoalan yang sedemikian, di sisi lain kepentingan Amerika Serikat di dalam negerinya justru mendorong pertumbuhan ekonomi dengan nilai dolar yang rendah. Strategi ini adalah upaya untuk memperbaiki struktur finansial di mana suku bunga AS sempat berada di level 5,5. Tujuan akhir Amerika Serikat dalam kebijakannya terhadap Tiongkok adalah menimbulkan dampak pada keguncangan stabilitas berbagai harga komoditi dan energi dunia yang berimplikasi pada bergeraknya nilai tukar  sebagai titik awal krisis perekonomian riil itu sendiri. Strategi krisis yang disengaja adalah pelemahan dolar yang secara otomatis akan mendapatkan cadangan devisa dari Tiongkok yang merupakan paling besar di dunia yang akan menguntungkan Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

Daaleder, Ivo H., dan James M. Lindsay. 2003. America Unbound. New Jersey : Joh Wiley & Son Inc.

Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global Dalam Praktik dan Teori. Bandung : Graha Ilmu.

Mitler, Rana. 2011. China Modern Menguasai Dunia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ms, Zulfikar. 2010. Squash Games Theory. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Ramdan, Anton. 2007. Bisnis Cina Memang Gila. Jakarta : Shahara Digital Publishing.